Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menghadiri Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah DKI Jakarta periode 2020-2023 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Karena itu, tugas IPKN harus bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,

Dalam acara yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut, Wagub Ariza berharap IPKN mampu membentuk calon pemeriksa keuangan yang profesional, berloyalitas, dan berdedikasi tinggi, serta menjaga amanah untuk memajukan bangsa dan negara.

"Karena itu, tugas IPKN harus bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pengurus IPKN juga diharapkan mampu menjembatani berbagai macam latar belakang pemeriksa dan pengawas, khususnya yang berasal dari internal Pemprov DKI Jakarta," ujar Wagub Ariza seperti dikuti dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal itu dibuktikan dengan capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut, yaitu tahun 2017, 2018, hingga 2019.

"Terkait predikat WTP tersebut, kami terus berusaha melakukan langkah-langkah dan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan melalui komitmen yang tinggi dari setiap pimpinan entitas akuntansi, peningkatan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan, serta pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang/aset daerah," tambah Wagub Ariza.

Perlu diketahui, IPKN merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diakui di internal BPK. IPKN diresmikan pada 20 Februari 2020 di Jakarta yang bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.

IPKN bersinergi dengan Pemprov DKI dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel di wilayah DKI Jakarta.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat; Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah DKI Jakarta, Pemut Aryo Wibowo; dan jajaran terkait lainnya.